Perkuat Pengawasan Partisipatif, Suhadi: Tugas Pengawasan Bukan Hanya Milik Bawaslu, Tapi Setiap Warga Negara Indonesia

Medan_BawasluMedan-Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menggelar Rapat Pengawasan Partisipatif dalam rangka Konsolidasi Kader Pengawasan dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif Gelombang II di Kota Medan pada Sabtu (31/8/2024). Pertemuan ini menghadirkan Alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) dan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) serta pemilih pemula dari beberapa SMA di Kota Medan. 

Seiring dengan berjalannya tahapan pemilihan, Bawaslu mengajak masyarakat untuk berperan mengawal proses Pilkada 2024. Hadir dalam kesempatan tersebut, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Suhadi Sukendar Situmorang, Ketua Bawaslu Kota Medan David Reynold dan Anggota Bawaslu Kota Medan Fachril Syahputra. 

"Bawaslu memiliki 3 program unggulan dalam rangka tahapan pemilihan 2024. Pertama, desa pengawasan/kampung pengawasan. Setiap kabupaten/kota ada satu kampung yang menjadi role model. Semua elemen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh perempuan, berbagai profesi ada di kampung/desa. Program unggulan kedua adalah Bawaslu goes to campus. Bawaslu sudah MOU ke beberapa PTN dan PTS. Mereka diajak bawaslu untuk melakukan fungsi pengawasan dan turut berkontribusi. Bawaslu mengharapkan ide dan inovasi brilian dari para cendikiawan," kata Suhadi. Lebih lanjut Suhadi menyampaikan program ketiga dari pengawasan partisipatif adalah konsolidasi SKPP. Karena bawaslu sadar dari sisi SDM jumlahnya terbatas.

Adapun Ketua Bawaslu Kota Medan David Reynold mengatakan bahwa Bawaslu melihat keberadaan masyarakat untuk dilibatkan sebagai pengawas partisipatif. Partisipatif yaitu memiliki kesadaran dari diri sendiri sebagai warga negara untuk ikut mengawasi jalannya tahapan. 

Di sisi lain Fachril Syahputra selaku Wakil Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas menyampaikan, "Bawaslu membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dengan seluruh elemen masyarakat dan kelompok pemilih merupakan kunci utama peningkatan partisipasi."